Politik Data Sherly Tjoanda dan Arah Pembangunan Maluku Utara 2026
Di tengah lanskap politik yang kerap dipenuhi simbol, seremoni, dan proyek besar yang mudah dipamerkan, langkah Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos justru bergerak di jalur yang nyaris tak terdengar: pembenahan data desa. Kerja sama Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan IPB University melalui penerapan Data Desa Presisi menandai pendekatan kepemimpinan yang tidak riuh, tetapi menentukan arah pembangunan secara mendasar.
Pendataan berbasis sensus partisipatif ini bertujuan memperbaiki persoalan klasik pembangunan daerah—ketidaktepatan data sosial dan ekonomi desa. Selama bertahun-tahun, banyak kebijakan publik tersandung bukan karena kurangnya anggaran, melainkan karena basis data yang lemah. Program tumpang tindih, bantuan sosial salah sasaran, dan perencanaan yang tidak kontekstual menjadi dampak nyata dari problem tersebut. Dalam konteks ini, keputusan Maluku Utara membenahi data layak dibaca sebagai keberanian politik untuk memulai dari akar.
Langkah ini sekaligus menjadi terjemahan konkret dari agenda nasional Satu Data Indonesia yang selama ini kerap berhenti sebagai jargon kebijakan. Ketika banyak daerah masih terjebak pada rutinitas administratif, Maluku Utara mencoba menjadikan data sebagai alat kerja utama, bukan sekadar pelengkap laporan. Pendekatan ini memang tidak menghasilkan gemuruh politik instan, tetapi justru di situlah letak bobotnya.
Arah kebijakan tersebut sejalan dengan potret kepemimpinan Sherly Tjoanda yang tergambar dalam draf buku Sherly Tjoanda Laos: Jalan Sunyi Menuju Puncak karya Ilhan Erda dan Alwin Kamal. Dalam buku itu, Sherly tidak diposisikan sebagai figur yang menanjak lewat manuver atau retorika keras, melainkan melalui kerja yang tenang, konsisten, dan berlapis. “Perjalanan seorang perempuan tidak selalu ditentukan oleh ke mana ia melangkah, tapi oleh bagaimana ia memaknai setiap langkahnya,” tulis buku tersebut—sebuah refleksi yang menemukan konteks nyatanya dalam pilihan kebijakan berbasis data hari ini.
Pendekatan teknokratis ini menjadi semakin relevan ketika Maluku Utara memasuki fase percepatan pembangunan menuju 2026. Pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota menyepakati sinergi lintas sektor dengan fokus utama pada pemerataan infrastruktur. Pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan, termasuk akses di wilayah terpencil seperti Loloda Utara, serta percepatan pembangunan Kota Sofifi sebagai pusat pertumbuhan baru, menjadi bagian dari agenda besar tersebut.
Di bidang pendidikan, penerapan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dirancang sebagai solusi atas tantangan geografis kepulauan. Program ini menandai upaya menghadirkan keadilan akses pendidikan, bukan hanya mengejar angka partisipasi, tetapi juga kualitas. Sementara di sektor ekonomi, pemerintah tidak semata berpuas diri pada pertumbuhan ekonomi yang melonjak hingga 39,1 persen pada kuartal III 2025. Fokus mulai diarahkan pada kualitas pertumbuhan: penurunan tingkat pengangguran terbuka hingga 4 persen dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang kini berada di angka 72,52.
Digitalisasi turut menjadi fondasi penting. Kerja sama dengan Telkomsel untuk mempercepat pembangunan jaringan di wilayah black spot menunjukkan kesadaran bahwa pembangunan ekonomi dan layanan publik hari ini tak bisa dilepaskan dari konektivitas digital. Di tingkat pusat, Sherly Tjoanda juga aktif membangun sinergi, mulai dari pemerataan akses internet, penguatan bantuan hukum hingga desa melalui Posbankum, pengembangan SDM energi terbarukan, hingga penerapan Universal Health Coverage agar layanan kesehatan gratis benar-benar menjangkau seluruh warga Maluku Utara.
Yang menarik, seluruh langkah ini dijalankan di tengah ramainya spekulasi politik nasional yang mulai menyebut nama Sherly Tjoanda dalam berbagai percakapan menjelang 2026. Namun, alih-alih merespons dengan manuver politik terbuka, ia justru menegaskan fokusnya tetap di Maluku Utara. Kunjungan ke KPK dilakukan dalam konteks konsultasi pencegahan korupsi dan peningkatan skor MCP, bukan sebagai reaksi atas kasus. Pesan yang dibangun jelas: tata kelola lebih penting daripada pencitraan.
Tentu, kebijakan berbasis data bukan tanpa tantangan. Akurasi data hanya bermakna jika digunakan secara konsisten dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Tanpa komitmen lintas OPD dan mekanisme pengawasan yang terbuka, kerja sama akademik berisiko berhenti sebagai proyek administratif. Partisipasi masyarakat desa juga harus terus dijaga agar data tidak hanya akurat secara teknis, tetapi sah secara sosial.
Namun di tengah politik nasional yang kerap gaduh oleh klaim dan pencitraan instan, jalan yang ditempuh Sherly Tjoanda menawarkan alternatif tentang bagaimana kepemimpinan dapat dijalankan. Politik tidak selalu harus lantang di panggung; ia juga bisa bekerja dalam senyap melalui data, ketekunan, dan kesetiaan pada proses.
Jika fondasi ini dijaga dan dijalankan secara konsisten, Maluku Utara tidak hanya bergerak menuju target pembangunan 2026, tetapi juga membangun tradisi kepemimpinan yang menempatkan fakta di atas sensasi.
Sebuah jalan sunyi. Tiidak riuh, tidak tergesa, namun justru itulah yang perlahan mengarah ke puncak.
